OJK Tetapkan Sanksi 10 Kasus Pelanggaran Perdagangan Saham dan Ketentuan Emiten

Bengkulu, MalboroNews. Com

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menetapkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, menjaga integritas perdagangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku pasar, serta memberikan pelindungan kepada investor.

Pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan transaksi afiliasi, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengalihan saham.

Terhadap pelanggaran tersebut, OJK menetapkan tindakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran, antara lain berupa perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), perintah penutupan rekening efek, pengenaan denda administratif, serta perintah pemenuhan kewajiban tertentu.

Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK menetapkan tindakan atas tiga kasus manipulasi perdagangan saham dengan nilai keseluruhan keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp 23,77 miliar.

Selain itu, OJK mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan sebesar *Rp 3,71 miliar* atas berbagai pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal. Nilai pengembalian keuntungan tidak sah tersebut merupakan jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan jumlah yang telah terealisasi pengembaliannya.

OJK menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik yang mengganggu integritas pasar ditindak secara tegas, manfaat ekonomi yang diperoleh secara tidak sah tidak dipertahankan oleh pelanggar, dan kewajiban yang ditetapkan dalam pasar modal dipenuhi secara efektif.

*A. Manipulasi Perdagangan Saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) Periode 20 Maret s.d 21 Juli 2023*

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi saham HOMI periode 20 Maret sampai dengan 21 Juli 2023, OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan Pasal 22 angka 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK), yang dilakukan oleh PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.

Hasil pemeriksaan OJK menunjukkan adanya manipulasi pasar pada transaksi saham HOMI pada periode pemeriksaan. Pola transaksi tersebut melibatkan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi terkait dengan aktivitas perdagangan dimaksud sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut mencapai *Rp 6.893.961.022,00*.

Atas pelanggaran tersebut, OJK menetapkan:
– Perintah kepada PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah tersebut
– Larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 5 tahun kepada Teddi Budiman, 10 tahun kepada Hermanto, dan 3 tahun kepada Indra S., termasuk menjadi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Efek

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan dimaksud, OJK juga memberikan perintah tindakan tertentu kepada perusahaan efek terkait untuk melakukan penutupan rekening efek atas nama 15 pihak, antara lain Susanti Anggara, Indra Cahyono, Melanie, Djudju Salim, Dewi Pramita, Susilo Priyadi, James Loe, Alfredo Richard Titarsolo, Sisilia Veronica, Sulfiani, Widya Purwito, Oktafiano, Yongky Wijaya, Erik Karman, dan Agus Setiawan Lesmana.

*B. Manipulasi Perdagangan Saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) Periode 4 sampai dengan 19 Mei 2021*

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi saham SAMF selama periode 4 sampai dengan 19 Mei 2021, OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan Pasal 22 angka 35 UUPPSK, yang dilakukan oleh Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.

Hasil pemeriksaan OJK menunjukkan adanya manipulasi pasar pada transaksi saham SAMF pada periode pemeriksaan sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya. Selanjutnya, berdasarkan keterangan para pihak yang diperoleh dalam pemeriksaan, diketahui bahwa transaksi perdagangan saham SAMF yang dilakukan oleh Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dilakukan di alamat yang sama yaitu di PT Bintang Pagi Kapital.

Selain itu, pemeriksaan juga menemukan bahwa Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur memiliki keterkaitan dengan SAMF karena Ir JK Kristiyono merupakan Direktur PT Saraswanti Indo Genetech yang merupakan perusahaan afiliasi SAMF dan Direksi Surapon Berkah Makmur adalah Mariyati dan Hariyanto yang merupakan pegawai dari SAMF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut dirincikan sebagai berikut:
– Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur: *Rp 10.836.819.367,00*
– Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat: *Rp 1.717.032.907,00*

Atas pelanggaran tersebut, OJK menetapkan perintah pengembalian keuntungan tidak sah tersebut serta larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 5 tahun kepada Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat, serta 10 tahun kepada Rudi Riang Hepat.

Khusus terhadap praktik manipulasi perdagangan saham, OJK menegaskan bahwa tindakan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan tidak dapat ditoleransi karena dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar dan mengurang kepercayaan investor terhadap integritas pasar.

OJK juga menegaskan bahwa emiten dan pengurus perusahaan wajib memastikan keterbukaan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi ketentuan transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, dan kewajiban lainnya. Kepatuhan tersebut merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik dan pelindungan kepentingan pemegang saham.

Ke depan, OJK akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, memperkuat kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut penegakan hukum, serta meningkatkan koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik-praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar.

OJK menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah maupun nilai sanksi yang dikenakan, tetapi juga dari efektivitas tindakan korektif, kepatuhan pihak yang dikenai sanksi, serta dampaknya terhadap perbaikan perilaku pelaku pasar.

Melalui langkah-langkah tersebut, OJK berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang semakin transparan, berintegritas, berdaya saing, serta mampu memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada investor.

Penulis : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *