BENGKULU Malboronews.com
Wakil Walikota Bengkulu Drs. H. Ronny PL Tobing, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan, Mitigasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Wilayah Provinsi Bengkulu.
Kegiatan berlangsung di Gedung Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa, 1 September 2026.
Rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, aparat keamanan TNI-Polri, dan instansi terkait dalam menghadapi potensi bencana Karhutla yang rawan terjadi saat musim kemarau.
Dalam sambutannya, Ronny PL Tobing menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Bengkulu untuk meningkatkan kewaspadaan dini serta mendukung penuh langkah-langkah preventif yang dirumuskan dalam Rakor.
“Kami dari Pemkot Bengkulu siap bersinergi dan tidak boleh lengah. Deteksi dini dan kecepatan penanganan adalah kunci untuk meminimalkan dampak Karhutla,” tegas Ronny.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh elemen, mulai dari masyarakat hingga instansi teknis seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kota Bengkulu. Fokus utama, kata Ronny, adalah meminimalkan potensi titik api atau _hotspot_ baik di wilayah perkotaan maupun di daerah perbatasan hutan.
Bahasa 3 Poin Strategis Penanganan Karhutla
Dalam rapat tersebut dibahas 3 strategi utama:
1. Pemetaan wilayah rawan Karhutla di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu
2. Optimalisasi posko pemantauan dan pelaporan cepat 24 jam
3. Strategi edukasi massif kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar
“Edukasi ke masyarakat ini paling penting. Kita harus sampaikan bahwa membuka lahan dengan cara membakar bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga berdampak pada kesehatan dan lingkungan seluruh warga,” lanjut Ronny.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemkot Bengkulu berharap dapat melakukan antisipasi dan deteksi dini terhadap dampak buruk Karhutla, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
*Hadir Unsur Forkopimda dan Kepala Daerah
Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, para Kepala Daerah dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, serta para Kepala Instansi vertikal terkait seperti BMKG, KLHK, dan BPBD Provinsi.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan seluruh daerah di Bengkulu memiliki SOP yang sama dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca Karhutla.
Penulis : Redaksi
