Bengkulu malboronews.com Reses Anggota DPRD Kota Bengkulu, Edi Haryanto, dari Dapil Selebar–Kampung Melayu, kembali disambut antusias oleh masyarakat pada Sabtu sore, 6 Desember 2025.
Pada reses ke III tahun 2025 ini, berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari infrastruktur, layanan BPJS, hingga transportasi dan keluhan terkait jalan serta fasilitas umum (fasum).
Edi menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti.
Ia menyampaikan bahwa reses merupakan bagian penting dari proses penjaringan masalah yang kerap tidak tertampung dalam Musrenbang maupun pokok-pokok pikiran (pokir). Ketika banyak usulan masyarakat menghilang atau tidak terealisasi, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif—baik bagi pemerintah kota maupun DPRD—karena dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan warga.
Meski kondisi anggaran sedang efisien, Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia DPRD Kota ini menekankan bahwa tetap ada skala prioritas yang harus dipenuhi.
Edi meminta Dinas PUPR menurunkan tim untuk menentukan jalan-jalan yang benar-benar membutuhkan perbaikan dan pengaspalan, agar aspirasi warga dapat terjawab dengan nyata. Usulan tersebut juga telah disampaikan langsung kepada OPD terkait.
Salah satu keluhan besar warga adalah badan jalan di kawasan Arung Jajar, yang dinilai kerap menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan. Banyak pengendara memilih memotong jalur karena jalur putar terlalu jauh, sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas dan risiko kecelakaan meningkat.
Permasalahan ini sudah pernah disampaikan kepada Dinas Perhubungan, mengingat kewenangan jalan tersebut berada di tingkat nasional.
Politisi Perindo ini mendorong adanya koordinasi antara Dishub, BPJN, dan instansi terkait lainnya untuk mencari solusi—baik itu memotong median, membuat putaran lebih dekat, atau rekayasa lalu lintas lain yang lebih aman bagi pengendara.
Terkait masalah BPJS, Edi Haryanto menjelaskan bahwa program Wali Kota saat ini sebenarnya mengarahkan agar BPJS bisa gratis untuk seluruh masyarakat melalui dukungan anggaran daerah. Meski biaya untuk satu rumah sakit saja bisa mencapai 12 miliar per bulan, tidak semua warga menggunakan layanan setiap saat. Karena itu, dia berharap fasilitas kesehatan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pasien, baik yang menggunakan BPJS reguler maupun yang dialihkan ke BPJS yang ditanggung pemerintah daerah.
Edi juga menegaskan bahwa peserta BPJS mandiri yang menunggak tetap harus dilayani, karena mereka dapat menggunakan BPJS gratis yang disiapkan pemerintah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan.” Tegas Edi”.
