Bengkulu-malboronews.com Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indoensia (PPDI) Provinsi Bengkulu mengirim Delegasi atau peserta Kongres Desa Bersatu, di Jakarta pada Jumat 22 Maret sampai dengan 24 Maret 2024,
“PPDI Provinsi Bengkulu membawa misi yaitu revisi undang-undang desa wajib masuk Status Perangkat desa dan Masalah lain yang ada di provinsi Bengkulu.”
“Ketua Provinsi Bengkulu Ibnu Majah Amd Kom.” Mengatakan memang benar kami PPDI Provinsi Bengkulu mengirim 2 orang delegasi mengikuti kongres Desa bersatu, yang di laksanakan 8 organiasi Desa, yang insya Allah di buka langsung oleh presiden RI Joko Widodo pada hari Jumat 22 Maret 2024 di jakarta.
“Dalam kegiatan kongres nanti kami PPDI Provinsi Bengkulu membawa misi dan permasalahan yang terjadi di Bengkulu, pertama yaitu sama dengan teman-taman provinsi lain yaitu status perangakt desa harus masuk Revisi Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014, yang mana sudah dalam pembahasan eksekutif dan legislatif Republik Indonesia.
Karena status kami perangkat desa saat ini tidak ada, yang di mana di perkuat kata-kata Mendagri, bahwa perangakat desa tidak ada statusnya maka tidak dapat THR dan Gaji ke 13, maka dalam kongres ini kami PPDI Provinsi Bengkulu wajib menyampaikan itu.
“Lebih jauh Ibnu Majah menyampaikan yang kedua yaitu permasalahan yang di hadapi parades di provinsi Bengkulu saat ini yaitu masih ada kepala desa memberhentikan perangkat desa nonprosudural, cara pemecatan berbagai alasan dan cara yang tidak masuk akal, maka perlindungan parades ini wajib ada, kalau prosudural dan kesalahan perangkat desa kami terima namun kebanyakan pemberhentian nonprosural dan alasan tidak masuk akal.
“Maka penguatan pemerintah dalam melindungi parades wajib ada ujarnya,
Ketiga adalah masih banyak kabupaten di provinsi Bengkulu tidak menjalankan perintah presiden yaitu: staf kepala desa dan perangkat desa di bayar tiap bulan, akan tetapi kenyataan nya di provinsi Bengkulu.
“Baru berapa kabupaten saja yang sudah menjalankan perintah presiden tersebut, sebagian kecil melakukan sebagian besar belum melakukan siltap parades tiap bulan, sedangkan perangkat desa melayani masyarakat setiap hari.
“Kami saat ini hanya menerima kewajiban kerja namun hak kami menerima gaji sampai bulan 3, masih banyak kabupaten belum membayarnya, kami mau makan apa anak dan istri/suami kami. Sedangkan tuntutan kerja ke kami sangat lah padat sama dengan jam kerja PNS bahkan lebih dari jam PNS, maka dengan ini nantinya dalam kongres ada rekomendasi kami dari Bengkulu untuk pemerintah dan DPR RI, dan ada rekom lainnya.
“Kami dari Bengkulu ada 2 orang yang insya Allah hadir yatu Ibnu Majah Ketua PPDI Provinsi Bengkulu dan Hardi Yansyah Ketua PPDI Seluma, insya Allah kami berdua hadir dengan membawa rekomendasi tersebut mohon doa restu dan dukungan parades se provisi Bengkulu sangat di harapkan
“Insya dengan doa teman-teman parades, acara sukses dan berhasil apa yang kita cita-citakan selama ini, perjuangan tak mengenal lelah dan tidak ada kata-kata capek, kesal dan apapun itu jika belum berhasil, kami nanti nya bergabung dengan PPDI Provinsi Se Indonesia dan pengurus Pusat PPDI “ujar sekdes Datar Ruyung Bengkulu Utara ini.” (Rd)
