Foto : Achmad Syaiafril Sy Ketua Keluarga Kerukunan Tabot (KKT).
Bengkulu//malboronews.com –Kerukunan Keluarga Tabot (KKT) menggelar konferensi pers di Sekretariat kerukunan keluarga Tabot di Pasar melintang dalam rangka menjelang perayaan tahunan Tabot di Provinsi Bengkulu Jum’at sore 16/5/2025.
Acara konferensi Pers ini dihadiri oleh 17 perwakilan keluarga Tabot Penja dan dipimpin oleh Ketua KKT Bencoolen, Achmad Syafril SY.
Dalam pernyataannya, KKT sepakat satu suara menolak secara tegas dana bantuan senilai 90 JT dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dan menolak rencana Pemerintah daerah untuk memindahkan lokasi perayaan Tabot yang selama ini digelar di kawasan View Tower ke arena Sport Center di kawasan Pantai Panjang.
Menurut salah satu pewaris KKT Provinsi Bengkulu mengatakan bahwasanya dari pihak pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut tanpa melibatkan keluarga Tabot sebagai pemilik tradisi budaya tersebut.
“Kita ini tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat penentuan kebijakan. Tiba-tiba kami dengar festival Tabot mau dipindahkan ke Sport Center. Kami, 17 keluarga Tabot, tidak setuju. Kalau mau buat festival sendiri, silakan, tapi jangan gunakan nama Tabot,” tegas Syafril.
Syafril juga mengatakan bahwa kemaren pernah ada statement dari salah satu anggota DPD RI Destita Khairillisani,S.Farm,S.M.S,.yang mengatakan bahwa akan membawa festival Tabot Bengkulu menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di dunia,tapi nyatanya hanya wacana semata saja,”ujar Syafril.
Selain menolak pemindahan lokasi, KKT juga menyampaikan keberatannya terhadap minimnya anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan Tabot tahun ini.
Melalui surat yang dikirim dinas pariwisata pemda provinsi Bengkulu, Pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp90 juta, yang dinilai tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional.
“Kita ingin buat Tabot lebih meriah dari tahun lalu, tapi hanya dianggarkan Rp90 juta. Padahal, kebutuhan rata-rata untuk pembuatan Tabot bisa mencapai Rp20 juta per tabot. Ini sangat jauh dari semestinya,” lanjut Syafril.
Ia juga meminta agar Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dapat mengupayakan dukungan dari perusahaan-perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), terutama dari 104 perusahaan yang baru dibentuk di bawah naungan pemerintah provinsi Bengkulu.
“Bila anggaran pemerintah terbatas, mestinya gubernur bisa menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut agar membantu lewat CSR. Kami yakin itu cukup, asalkan memang ada kemauan untuk melestarikan budaya dan pariwisata Bengkulu,” tutupnya.
Berikut Dua Tuntutan KKT:
1. Meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk meninjau kembali anggaran kegiatan Tabot yang dinilai tidak mencukupi.
2. Menolak rencana pemindahan lokasi perayaan Tabot, dan menegaskan agar lokasi tetap di kawasan View Tower seperti tahun-tahun sebelumnya.
<<Januar&Rina>>
